Beritautama.net, BOGOR – Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah membahas berbagai isu dan progres pembangunan yang ada di kota hujan.
Mulai dari serapan anggaran, penertiban PKL, Alun-Alun, rel ganda (double track) kereta Bogor-Sukabumi, Upah Minimum Regional (UMR), progres RSUD, Raperda dan rencana pameran pembangunan yang akan membedah APBD 2020 dalam waktu dekat ini.
Menurut Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika akan dimulai pada awal Desember 2019.
“Sudah 3 kali peringatan dan 3 kali pertemuan, termasuk sosialisasi pemberian fasilitas KUR kepada pedagang yang mau masuk ke dalam pasar. Akan ada 200 PKL yang akan kita lakukan penertiban dengan bantuan dari TNI/Polri,” ujar Herry, dalam briefing staff di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (26/11/2019).
Menanggapi itu, Bima Arya mengatakan bahwa penertiban PKL yang mengganggu harus dilakukan. “Harus terus dikoordinasikan terus. Tidak mungkin kita bergeser ke opsi lain. Kita harus jalan penataan alun-alun tahun depan,” ujar Bima.
Ia menambahkan, yang perlu diputuskan juga adalah terkait penamaan Alun-Alun. Sementara ini, ada empat opsi nama, yakni Alun-alun Dewi Sartika, Alun-alun Kapten Muslihat, Alun-alun Pakuan, dan Alun-alun Kota Bogor.
“Untuk penamaan harus komunikasikan juga dengan budayawan. Kalau menurut pemikiran saya begini, Dewi Sartika tidak identik dengan Bogor. Saya sebetulnya berpikir Kapten Muslihat, tapi ada masukan dan masih ada tafsiran soal kepahlawanan Kapten Muslihat. Mungkin nama yang lebih bisa diterima antara Alun Alun Kota Bogor atau Alun Alun Pakuan. Silahkan diputuskan opsi itu dulu. Tetapi di dalamnya nanti tetap dibangun monumen atau patung Kapten Muslihat dan Dewi Sartika. Silahkan undang lagi budayawan. Jangan berlarut-larut,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor Hanafi melaporkan hasil rapat dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat. Menurut Hanafi, sudah ada nilai appraisal untuk santunan warga terdampak proyek double track.
“Ada tiga kategori, yakni kerohiman, biaya operasional, besaran bongkaran. Totalnya Rp 48 miliar, itu termasuk warga terdampak di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk. Untuk warga Kota Bogor saja sekitar Rp 47 miliar sekian. Tapi di APBN baru ada 20 miliaran, sisanya akan dicarikan di 2020,” ungkap Hanafi.
Bima Arya pun meminta Hanafi untuk terus mengikuti perkembangan terkait proyek double track dan menyampaikan harapan-harapan warga terdampak.
Terakhir, Bima Arya juga mengingatkan Camat dan Lurah se-Kota Bogor untuk memantau proyek-proyek yang sedang berlangsung di wilayahnya masing-masing. “Sampai akhir tahun nanti saya akan tinjau kegiatan yang belum rampung. Saya ingin setiap minggu turun cek finalisasi,” pungkasnya.
Editor : Adv
