Berita Utama

Berita tentang Indonesia

Pengadilan Indonesia menolak untuk menyetujui perkebunan kelapa sawit

Hutan hujan sering dibuka untuk membuat perkebunan kelapa sawit.  (gambar ikon)

Hutan hujan sering dibuka untuk membuat perkebunan kelapa sawit. (gambar ikon)Foto: iStockphoto / Thommy Ting

kabar baik

17.12.2021, 11:4817.12.2021, 11:51

Baik dalam cokelat, biskuit, atau makanan siap saji – minyak kelapa sawit merupakan bagian integral dari banyak makanan. Lemak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan: Untuk membuat perkebunan kelapa sawit, hutan hujan dihancurkan dan Penyulingan minyak sawit menghasilkan polutan yang terkadang bersifat karsinogenik.

Gugatan eksportir minyak sawit gagal

Pengekspor minyak sawit terbesar di dunia adalah Indonesia. Dua perusahaan di sana yang ingin membangun perkebunan di tanah adat gagal di pengadilan. Mereka mengeluhkan fakta bahwa pemerintah kabupaten telah mencabut persetujuannya untuk pertanian dengan luas sekitar 70.000 hektar. Upaya itu tidak berhasil.

Pemerintah kota pelabuhan Sorong, pada 27 April lalu, mencabut izin penanaman kelapa sawit bagi perusahaan-perusahaan tersebut. membenarkan keputusan tersebut dengan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban mereka berdasarkan izin. Ini termasuk, misalnya, melaporkan kemajuan operasi mereka dan memperbarui perubahan dalam kepemilikan mereka.

Keputusan penting bagi masyarakat adat

Fakta bahwa tuntutan hukum perusahaan gagal di pengadilan juga dipertimbangkan Kemenangan perintis bagi masyarakat adat dan pemerintah daerah di Sorong. Masyarakat adat setempat telah berjuang untuk mereka selama bertahun-tahun Mengakui hak atas tanah mereka dan mempertahankan tanah mereka dari perusahaan kelapa sawit. Tanah di mana pertanian yang terkena dampak akan dibangun adalah milik suku Moi, salah satu dari lebih dari 250 kelompok etnis di Indonesia.

Ambroisos Klagelet, koordinator Aliansi Sorong Kelompok Masyarakat Adat di Nusantara, mengatakan kepada saluran berita Arab Al Jazeera: “Keputusan ini penting bagi kami masyarakat adat karena kami percaya ini adalah keputusan yang adil yang akan mengamankan masa depan kami dan negara kami.”

(sp)