Perang melawan Ukraina: Majelis Umum PBB mengutuk pencaplokan

Majelis Umum PBB sangat mengutuk pencaplokan Rusia atas Ukraina. 143 dari 193 negara memilih mendukung resolusi serupa – lima negara menentangnya, dan 35 negara abstain.

Majelis Umum PBB mengutuk “aneksasi ilegal” Rusia atas Ukraina oleh mayoritas besar. 143 negara anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi serupa dalam sesi darurat, dan lima menentangnya. 35 negara abstain, termasuk China, India, Afrika Selatan dan Pakistan. Resolusi tersebut tidak mengikat di bawah hukum internasional, tetapi menunjukkan isolasi internasional Moskow.

Resolusi tersebut mengutuk dan membatalkan pencaplokan Rusia. Selain itu, Kremlin diharuskan untuk membalikkan penggabungan wilayah yang diduduki sebagian dari Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dan Cherson.

Hasil yang lebih jelas dari keputusan sebelumnya

Hasilnya lebih tinggi dari 141 suara di Majelis Umum untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada Maret – dan 100 suara untuk resolusi serupa menyusul pencaplokan Krimea pada 2014. Brasil, Turki, dan Arab Saudi juga mendukung resolusi tersebut.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada 143 negara yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut melalui Twitter. Hasil yang kuat melebihi harapan bahkan para optimis Barat terbesar. Sebelum pemungutan suara, para pengamat berasumsi bahwa di banyak negara, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, beberapa tingkat kelelahan perang dan ketergantungan pada Rusia dapat menyebabkan berkurangnya dukungan untuk resolusi tersebut. Beberapa negara menemukan bahwa perang Ukraina meminggirkan konflik menghancurkan lainnya dan mencegah kemajuan.

Jerman: Aneksasi batal demi hukum

Sebelum pemungutan suara, Jerman meminta Rusia untuk mengutuk pencaplokan wilayah Ukraina di Luhansk, Donetsk, Cherson dan Zaporizhia. “Referendum palsu dan aneksasi ilegal Rusia adalah batal,” kata diplomat Jerman Michael Geisler.

Amerika Serikat juga menyerukan kecaman yang jelas atas aneksasi tersebut. “Hari ini Rusia menginvasi Ukraina. Tapi besok bisa jadi negara lain melanggar wilayahnya. Bisa jadi Anda. Bisa jadi berikutnya,” kata Linda Thomas Greenfield, duta besar AS untuk PBB. Perbatasan setiap negara – besar atau kecil – dilindungi oleh hukum internasional.

Pada akhir September, Rusia memveto resolusi yang mengutuk pencaplokan di Dewan Keamanan PBB. Di Majelis Umum PBB, di sisi lain, Rusia tidak memiliki hak veto.