Ada perdebatan baru tentang praktik kontroversial verifikasi keperawanan tentara wanita di Indonesia sebelum mereka direkrut. Militer negara Asia Tenggara secara tradisional mengadakan tes dua jari untuk mengetahui apakah seorang kandidat sudah aktif secara seksual. Aturannya adalah bahwa hanya perawan yang sehat secara mental untuk melayani negara mereka dengan senjata.
Aktivis hak asasi manusia menyerukan penghapusan praktik di seluruh militer setelah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengumumkan pada bulan Juli bahwa aturan yang sama akan berlaku untuk perempuan dan laki-laki.
Human Rights Watch (HRW) menyambut baik kata-kata Perkasa dan menyebut tes keperawanan itu “palsu, tidak ilmiah, dan tidak diskriminatif.” Praktik tersebut seharusnya sudah dihapuskan 50 tahun yang lalu, kata Andreas Harzono dari HRW Indonesia kepada pers Jerman pada hari Jumat. “Angkatan Udara dan Angkatan Laut harus mengikutinya jika mereka ingin menjadi organisasi yang beradab.”
[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Ferguson mengatakan pada Juli bahwa “pemeriksaan kesehatan yang tidak sesuai untuk tujuan perekrutan harus dibatalkan.” Juru bicara Angkatan Bersenjata Negara Kepulauan Dijavara Wimbo mengatakan kepada DPA bahwa penyelidikan keperawanan adalah bagian dari persyaratan karir militer. Calon istri prajurit itu juga harus menjalani tes. “Aturannya tidak berubah.” Pria dan wanita berbeda. “Beberapa perempuan menderita kanker serviks,” tegas Wimbo tanpa merinci laporan tersebut. (dpa)
More Stories
The Essential Guide to Limit Switches: How They Work and Why They Matter
Kemiskinan telah diberantas melalui pariwisata
Beberapa minggu sebelum pembukaan: Indonesia berganti kepala ibu kota baru